Timor Leste

featured_timorSetelah 24 tahun mengalami pelanggaran sistematik di bawah selubung impunitas, reformasi di Indonesia memunculkan peluang bagi orang Timor untuk menentukan status Timor Timur melalui referendum yang diselenggarakan PBB tahun 1999. Pemilihan suara dilaksanakan di tengah suasana penuh kekerasan yang dilancarkan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok milisi Timor yang dibentuk dan dipersenjatai oleh militer Indonesia. Lebih dari separuh penduduk mengungsi, bai ke daerah lain di Timor maupaun ke Timor Barat, dan puluhan ribu rumah diratakan dengan tanah. Namun, hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Timor memilih merdeka. PBB mengambil alih peran sebagai penyelenggara interim di bulan Oktober 1999.

PBB membentuk panel khusus dan membentuk pengadilan hibrida di Timor-Leste dan mengadili lebih dari 80 mantan milisi dengan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para penyidik internasional dan jaksa penuntut dari Timor-Leste melakukan investigasi atas kejahatan yang terjadi pada tahun 1999. Hasilnya, lebih dari 300 orang dituduh di bawah hukum Kejahatan Berat, termasuk para perwira tinggi Indonesia dan pemimpin milisi Timor.

Tahun 2002, bersamaan dengan proses investigasi kejahatan berat, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara tahun 1975-1999. CAVR (2002-2005) mengumpulkan ribuan pernyataan dan melakukan public hearing di seluruh Timor dan menghasilkan laporan akhir berjudul “Chega!” (Cukup, Tidak Lagi) yang berisi dokumentasi pola pelanggaran sistematik dan rekomendasi komprehensif.

Segera setelah laporan CAVR dipublikasikan, pemerintah Timor-Leste dan Indonesia membentuk komisi bilateral dengan nama Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP, 2005-2008). Komisi ini ditugaskan untuk ‘mencari kebenaran konklusif’ atas kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 lewat telaah atas mekanisme judisial dan non-judisial yang telah dilakukan sebelumnya. Tahun 2008, KKP menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada presiden kedua Negara yang menegaskan temuan CAVR bahwa telah terjadi kejahatan atas kemanusiaan di Timor-Leste pada tahun 1999.

Di Timor-Leste, AJAR bekerja bersama mitra strategisnya, Associacaon Chega! Ba Ita (ACBIT), untuk melibatkan anggota parlemen dan pejabat pemerintah agar mengimplementasikan rekomendasi dari kedua komisi kebenaran tersebut, memperkuat organisasi korban, mendidik masyarakat Timor perihal warisan masa lalu dan mengadvokasi perlindungan HAM untuk memastikan masa depan yang lebih baik.

Kegiatan kunci:

  • Associacaon Chega! Ba Ita (ACBIT) bersama Kementrian Pendidikan meluncurkan versi komik untuk anak-anak dari laporan CAVR. Komik yang terdiri dari lima seri ini, dibuat dalam bahawa Tetun dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, merupakan ringkasan dari narasi suara-suara orang Timor yang dirumuskan dalam laporan setebal 2000 halaman. Berdasarkan permintaan para guru, komik versi bahasa Tetun didistribusikan ke semua SMA di seantero negeri pada tahun 2010. ACBIT juga melakukan pameran keliling tentang CAVR di distrik-distrik dengan melibatkan kaum muda dan dikemas secara interaktif. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja ACBIT, buka tautan
  • Pada tanggal 10 Juni 2013, AJAR bersama Asosiasi Korban Nasional (NVA) melakukan peringatan 23 tahun insiden Marabia. Menurut laporan CAVR, pada tahun 1980 pasukan keamanan Indonesia membunuh dan menghilangkan sekitar 120 orang serta menahan 400-500 warga sipil di sekitar Dili, sebagai balasan atas tindakan pasukan pemberontak yang melakukan pembunuhan dan perampasan senjata terhadap sekelompok tentara. Banyak dari warga yang ditahan tersebut yang kemudian di bawa ke pulau tahanan di Atauro, Dili utara.
  • AJAR bersama ACBIT, NVA, dan kelompok masyarakat sipil lain menyelenggarakan pertemuan nasional yang menghadirkan 120 perempuan korban dari berbagai distrik untuk bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah dari Kementrian Layanan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Keadilan, anggota parlemen, dan anggota Komisi HAM nasional (PDHJ) untuk menuntut layanan dan reparasi. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2013. Diskusi dalam pertemuan tersebut berhasil mengangkat isu yang dihadapi oleh perempuan korban yang rentan akibat kekerasan berbasis gender yang terjadi selama konflik. Banyak dari perempuan ini menghadapi rintangan untuk mengakses program pemerintah akibat isolasi, kurangnya informasi, dan diskriminasi. Pertemuan tersebut juga memantapkan komitmen pribadi sejumlah anggota parlemen untuk mendorong undang-undang reparasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan perempuan.
  • AJAR dan ACBIT akan terus menuntut dibuatnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para perempuan korban. Timor-Leste tidak mematuhi kewajibannya di bawah Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan ketika mengabaikan kebutuhan ini. Untuk membaca laporan kami ke CEDAW, klik
  • AJAR memberikan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat sipil di Timor-Leste, termasuk Asosiasi Korban Nasional. Dalam kapasitas ini, AJAR telah membantu organisasi-organisasi dalam mengembangkan sebuah panduan manajemen keuangan sederhana, metode pengumpulan data yang sederhana dan pengelolaan dalam menangani berbagai isu, dan membantu pengembangan panduan pelatihan dan metode fasilitasi partisipatoris.

Copyright ® 2014 Asia Justice and Rights (AJAR). Developed by TemanWeb. All rights reserved.