Regional

AJAR memfasilitasi pertukaran Selatan-Selatan, pelatihan dan lokakarya di level regional, riset komparatif dan program kolaboratif lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan menguatkan jejaring diantara para pemangku kepentingan yang bekerja untuk mendorong pertanggungjawaban dan hak asasi manusia di wilayah Asia Pasifik.

Kegiatan regional AJAR diantaranya:

  • Pada 26 November – 2 Desember 2012, AJAR menyelenggarakan kursus Keadilan Transisi di wilayah Asia Pasifik. Para peserta terdiri dari berbagai pihak, yaitu: perwakilan kantor Presiden Filipina dan negosiator perjanjian damai di Mindanao; para aktivis Myanmar yang bekerja di wilayah konflik dan isu pelanggaran berbasis gender; perwakilan dari kelompok masyarakat sipil Sri Lanka yang bekerja untuk rekonsiliasi, pertanggungjawaban dan keadilan dari pelanggaran di masa perang saudara; aparat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil di Timor Leste yang bekerja untuk memasitkan implementasi dari rekomendasi komisi kebenaran nasional (CAVR); dan orang Indonesia yang bekerja pada kasus-kasus pembunuhan massal dan pelanggaran lainnya selama kediktatoran militer Orde Baru. Pakar internasional dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin memprentasikan berbagai studi kasus pengalaman keadilan transisi di wilayah-wilayah tersebut dan secara kolaboratif mengembangkan rencana kerja strategis nasional untuk kegiatan keadilan transisi untuk tahun berikutnya.
  • Korban pelanggaran HAM di Aceh, Indonesia dan Timor-Leste melakukan riset aksi bersama tentang ingatan dan trauma. Para korban melakukan riset tentang isu-isu yang dihadapi oleh komunitas mereka dengan menggunakan kamera digital dan alat perekam. Setelah melakukan wawancara dan memfasilitasi diskusi komunitas bersama sekitar 90 korban di Aceh dan Timor-Leste, para peneliti berkesimpulan bahwa untuk memulihkan masyarakat dari konflik, maka perlu merancang kebijakan pembangunan yang memuat pengakuan dan dukungan material yang berkelanjutan bagi korban, setelah (dan sebelum) berjalannya mekanisme transisi. Bagi perempuan korban, kerugian sosial ekonomi akibat pelanggaran dan diskriminasi yang mereka alami, turut berdampak pada kemampuan mereka untuk menghidupi diri dan keluarga. Dalam konteks pelanggaran massal, diamnya pemerintah dalam merespon tuntutan keluarga korban penghilangan paksa dan besarnya hambatan hukum bagi korban untuk mengakses keadilan, telah menciptakan ketidakpercayaan terhadap Negara. Mengembangkan cara untuk memperkuat organisasi korban dan melibatkan para korban dalam riset dan advokasi terkait isu mereka, adalah investasi sosial jangka panjang yang dibutuhkan untuk memastikan terjadinya perdamaian berkelanjutan dan penegakan hukum.
  • Dampak dari pelanggaran HAM berat terhadap perempuan korban sering berlanjut selama puluhan tahun, termasuk diskriminasi berkepanjangan, kemiskinan dan kekerasan. AJAR melaksanakan program riset partisipatoris bersama perempuan penyintas di Indonesia, Myanmar dan Timor Leste untuk belajar lebih jauh tentang fenomena yang kerap tersembunyi ini dan mengembangkan strategi untuk perubahan, menggunakan foto digital dan metode partisipatoris lainnya. Sebanyak 25 perempuan penyintas dan aktivis di daerah yang mengalami pelanggaran massal berbasis gender, bekerja bersama mengembangkan perangkat partisipatoris untuk mendokumentasikan kisah-kisah mereka sendiri, sekaligus memetakan dampak sosial ekonomi dari kekerasan dan tantangannya dalam menuntut keadilan dan mengakses layanan pemerintah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak perempuan korban kekerasan melalui pelatihan, riset, pembelajaran dari wilayah lain, dan penguatan solidaritas sehingga para perempuan korban kekerasan dapat berperan dalam membentuk masa depan mereka sendiri yang bebas dari kekerasan.

Related Works

Related Publication

Multimedia – Video

Copyright ® 2014 Asia Justice and Rights (AJAR). Developed by TemanWeb. All rights reserved.