Indonesia

ajar-indonesia
Setelah lebih dari satu dekade reformasi berjalan, Indonesia telah merintis jalan untuk mewujudkan pertanggungjawaban, memasukkan perlindungan HAM ke dalam konstitusi, membentuk mekanisme hukum untuk mengadili kejahatan atas kemanusiaan dan genosida, dan mendirikan komisi anti korupsi. Namun, sistem peradilan Indonesia yang lemah akibat dari penindasan selama puluhan tahun tak sanggup memberikan keadilan. Setiap orang yang dituduh dan diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya diputus bebas, baik di persidangan awal atau saat banding. Pada tahun 2004 undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi disahkan, namun dibatalkan dua tahun kemudian tanpa sempat dibentuk. Pemerintah juga terus mengabaikan kewajiban untuk membentuk komisi kebenaran lokal di Papua (2001) dan Aceh (2006) sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi. Hingga kini, ribuan korban masih mengalami diskriminasi dan penelantaran.

Kegiatan kunci:

  • Impunitas terhadap pelanggaran yang dilakukan atas nama agama di Indonesia pada masa lalu berdampak pada intoleransi beragama hari ini. AJAR, KontraS dan IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia), bekerja bersama forum korban kekerasan berbasis agama untuk menguatkan kebebasan beragama di Indonesia. AJAR membantu organisasi akar rumput di 5 wilayah (Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah) untuk mendokumentasikan cerita-cerita pelanggaran yang terjadi selama Orde Baru, mengidentifikasi akar masalah, dan melakukan riset dan advokasi untuk menguatkan perlindungan HAM bagi kelompok agama minoritas. Pada bulan Maret 2013, AJAR menyelenggarakan lokakarya tentang keadilan transisi untuk para pemimpin agama lintas iman dan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Lokarkaya ini memberi ruang kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mereka tentang akar penyebab intoleransi beragama, juga digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktek yang dibuat selama Orde Baru, seperti aturan pemerintah yang menganggap Ahmadiyah tidak sah.
  • “Tahun Kebenaran” adalah kampanye satu tahun untuk menggemakan suara para korban yang diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 47 organisasi dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK). Ribuan korban kejahatan berat dari Aceh hingga Papua yang dilakukan pada masa Orde Baru (1965-1998) masih belum diakui oleh pemerintah Indonesia. Tahun Kebenaran juga merupakan ruang bagi para korban untuk menyuarakan pengalaman dan tuntutan mereka. Pada awal didirikan tahun 2009 KKPK bertujuan untuk mengadvokasi rancangan undang-undang pengganti tentang pendirian komisi kebenaran dan rekonsiliasi Indonesia, namun pada masa selanjutnya kegiatan KKPK berkembang sampai ke kampanye tentang hak atas kebenaran bagi korban. KKPK mengumpulkan informasi dan testimoni tentang pelanggaran yang terjadi antara tahun 1965-2005, membantu para korrban untuk mendokumentasikan kisah mereka sendiri menggunakan multimedia, mengorganisir 10 dengar kesaksian bagi para korban dihadapan ‘majelis warga’ yang terdiri atas orang-orang yang menaruh perhatian pada pengakuan atas sejarah kekerasan di Indonesia sebagai bagian dalam membangun negara demokrasi yang kuat. Tahun Kebenaran diakhiri dengan penulisan laporan yang akan diluncurkan kemudian.

Copyright ® 2014 Asia Justice and Rights (AJAR). Developed by TemanWeb. All rights reserved.