Myanmar

featured_myanmar_burma
Myanmar baru bangun dari keterkucilan yang didominasi oleh kediktatoran militer yang berlangsung lima dekade. Tidak adanya transparansi dan pertanggungjawaban serta lemahnya penegakkan hukum telah mewariskan kelemahan atau penyakit nepotisme dan korupsi di berbagai institusi di Myanmar. Ribuan pelanggaran HAM berat pun belum masuk ke proses hukum hingga kini.

Terlepas dari berbagai tantangan ini, perubahan di Myanmar bergerak secara cepat dengan diiringi oleh luapan semangat dan energi masyarakat yang sangat tinggi. Ada potensi besar untuk melakukan perubahan di dalam situasi yang bergerak dinamis tersebut. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang untuk memperkuat penegakan hukum dan membangun budaya hak asasi manusia serta pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Namun, harapan tersebut harus realistis dan mempertimbangkan kelemahan sistemik di banyak bidang yang hanya bisa dikuatkan oleh upaya yang dilakukan terus menerus selama bertahun-tahun. Program strategis yang dikembangkan harus mendalami konteks lokal yang kompleks dan mempertimbangkan kerentanan proses transisi yang masih berada di tahap awal.

Selama tiga tahun terakhir, AJAR terlibat dalam proyek-proyek di Myanmar, diantaranya: pada bulan Desember 2012 duapuluh enam anggota parlemen Myanmar berpartisipasi dalam pertukaran selama sepuluh hari ke Indonesia untuk mempelajari pengalaman transisi dari kediktatoran militer ke demokrasi. Mereka bertemu dengan aparat pemerintah Indonesia, anggota parlemen, dan institusi pelaksana undang-undang termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Mereka juga bertemu dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu sumber daya alam, anti korupsi, HAM, serta hak-hak perempuan dan anak. Anggota parlemen yang berasal dari daerah konflik sangat tertarik untuk berdiskusi tentang rekonsiliasi, pembangunan, kebenaran dan keadilan dengan anggota DPR dari Aceh dan Papua.

Delapan belas pimpinan kelompok masyarakat sipil dari Myanmar mengunjungi Indonesia selama satu minggu untuk belajar mengenai transisi dan peran organisasi masyarakat sipil dalam transisi itu. Mereka bertemu dengan sesama kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang bekerja dalam isu pekerja migran, hak-hak perempuan, anti korupsi, kehutanan dan lingkungan, HAM, hak-hak korban, dan bantuan hukum. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia membagi pembelajaran positif dan negatif, serta kemenangan dan kekalahan inisiatif pemenuhan hak-hak, termasuk peran tokoh-tokoh penting dari rezim lama yang masih bercokol hingga saat ini.

AJAR saat ini berkolaborasi dengan lembaga mitra di Maynmar untuk memproduksi drama seri televisi “edutainment” berjumlah sepuluh episode, yang direncanakan akan ditayangkan di jaringan televisi nasional untuk menjangkau masyarakat secara luas. AJAR membentuk tim bersama para penulis naskah yang telah meraih berbagai penghargaan, sutradara, pembuat film, dan pakar penegak hukum untuk menciptakan formula terbaik dalam membuat hiburan dengan daya tarik tinggi dengan disertai informasi dan pesan tentang penegakan hukum dan HAM.

Myanmar adalah satu dari tiga negara yang terlibat dalam program kolaboratif AJAR untuk melakukan riset tentang pelanggaran HAM berat berbasis gender. Salah satu tujuan bersama yang penting adalah meningkatkan kapasitas jejaring nasional yang bekerja dalam isu gender untuk melakukan riset yang lebih efektif dan baik. Cara itu dilakukan dengan menyerap pengalaman dari berbagai pakar di bidangnya. Program ini melakukan lokakarya di masing-masing negara yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran dan advokasi. Sementara itu kegiatan yang dilakukan di tingkat regional, dirancang untuk mempertemukan para aktivis dan peneliti dari masing-masing negara untuk saling belajar dari satu sama lain, meningkatkan ketrampilan mereka dan menumbuhkembangkan jejaring profesional berkelanjutan di tingkat regional.

Copyright ® 2014 Asia Justice and Rights (AJAR). Developed by TemanWeb. All rights reserved.